TNews, BIAK – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif kerja sama ekonomi antarwilayah yang dijalin antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Inisiatif yang menitikberatkan pada distribusi silang komoditas pertanian dan perikanan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan serta membangun konektivitas ekonomi antarwilayah adat di Tanah Papua.
Anggota Komisi II DPR Papua Bidang Perekonomian, Johanes Markus Wakum, menyampaikan dukungan resmi atas inisiatif tersebut sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam mendorong kolaborasi pembangunan antarwilayah.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Papua Pegunungan, Bapak Jhon Tabo, dan Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Mansnembra, atas komitmen dan keberanian mereka mengambil langkah konkret membangun kerja sama distribusi komoditas berbasis potensi lokal. Ini adalah arah baru pembangunan Papua yang saling menguatkan, bukan memisahkan,” kata Johanes saat dikonfirmasi di Biak, Selasa (15/7/2025).
Johanes menambahkan bahwa skema pertukaran komoditas—hasil pertanian dari wilayah pegunungan dengan hasil laut dari wilayah pesisir—merupakan solusi nyata terhadap tantangan distribusi logistik dan disparitas harga bahan pokok di Papua.
“Ekonomi kerakyatan tidak bisa dibangun secara terpisah antarwilayah. Papua Pegunungan dan Biak Numfor telah menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat dapat mempercepat proses pemerataan ekonomi,” lanjutnya.
Komisi II, kata Johanes, akan mengambil peran aktif dalam mengawal keberlanjutan kerja sama ini. Dukungan legislatif akan diarahkan pada penguatan kerangka regulasi, sinergi antarlembaga, serta integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Komitmen ini perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan jangka menengah dan panjang, serta melibatkan BUMD, koperasi lokal, dan pelaku UMKM. Kami akan mendorong agar program ini tidak hanya berjalan di dua wilayah, tapi juga menjadi model kolaborasi antarwilayah adat lainnya di Papua,” tegas legislator asal Wilayah Adat Saireri itu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang penting bagi integrasi Papua.
“Papua yang sejahtera hanya mungkin terwujud jika dibangun dengan prinsip saling percaya, saling menopang, dan saling membuka ruang kolaborasi. Inisiatif ini adalah representasi dari semangat itu,” tutup Johanes.
Komisi II DPR Papua berharap agar kolaborasi antara Papua Pegunungan dan Biak Numfor menjadi pemicu bagi lahirnya model-model pembangunan inklusif lainnya, yang berbasis kekuatan lokal, berkelanjutan, dan mengedepankan solidaritas antarwilayah adat di Tanah Papua.*
Reporter : Rilis
