TNews, BIAK – Pemerintah Kabupaten Supiori menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025 dalam rangka mempertahankan capaian enam kali berturut-turut yang telah diraih sebelumnya dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI.
Target tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang dimulai sejak 26 Januari dan dijadwalkan berakhir pada 6 Maret 2026.
Pemeriksaan ini menjadi tahapan awal sebelum dilanjutkan dengan audit terperinci terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Supiori, Aldy, mengatakan hingga saat ini proses pemeriksaan interim berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai kooperatif dalam menyiapkan dan menyajikan dokumen keuangan sesuai permintaan tim pemeriksa.
“Sejauh ini pemeriksaan interim atas LKPD Tahun 2025 berjalan lancar, berkat dukungan seluruh OPD, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Supiori,” ujar Aldy saat ditemui Rabu (4/3/2026)
Ia menjelaskan, pemeriksaan interim merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menilai kualitas penyajian laporan keuangan sebelum masuk pada tahap audit lanjutan.
Tahapan ini penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan serta prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Sebanyak 43 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori disebut sangat kooperatif dalam memenuhi kebutuhan data dan dokumen selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pendampingan oleh Inspektorat Daerah juga turut memperlancar jalannya pemeriksaan.
Aldy mengungkapkan, sejak 2019 hingga 2024 Kabupaten Supiori secara konsisten meraih opini WTP secara murni tanpa temuan material dari BPK RI atas LKPD.
Capaian tersebut menjadi motivasi untuk kembali mempertahankan prestasi yang sama pada tahun ini.
“Kami sangat optimis dapat mempertahankan opini WTP untuk yang ketujuh kalinya. Karena itu, kami berharap dukungan penuh dari seluruh pimpinan OPD dan bendahara agar tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Supiori demi mendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.*
